Pemberian izin oleh Kementerian Keuangan kepada satu individu untuk menjalankan berbagai peran profesional seperti Akuntan Publik, Akuntan berpraktik, Konsultan Pajak, Jasa penilai, dan Aktuaria, memang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik tersebut dapat berasal dari beberapa aspek:

1. Dualitas Peran: Ketika satu individu diberi wewenang untuk beroperasi dalam beberapa kapasitas profesional, potensi konflik kepentingan meningkat. Misalnya, sebagai konsultan pajak, individu tersebut mungkin berusaha mengoptimalkan penghematan pajak untuk klien, yang bisa berlawanan dengan tanggung jawabnya sebagai akuntan publik untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang ketat.

2. Kepentingan Pribadi dan Profesional: Individu dengan berbagai lisensi dapat menghadapi situasi di mana kepentingan pribadi mereka mengganggu kewajiban profesional mereka. Ini bisa terjadi dalam situasi seperti penilaian aset atau saat melakukan audit keuangan, di mana integritas profesional harus diutamakan daripada keuntungan pribadi atau preferensi.

3. Kerahasiaan dan Independensi: Memiliki lisensi dalam berbagai disiplin ilmu dapat menimbulkan keraguan mengenai kemampuan seseorang untuk menjaga kerahasiaan dan tetap independen dalam pengambilan keputusan. Ini adalah komponen kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam layanan profesional.

4. Persepsi Publik: Persepsi publik tentang potensi konflik kepentingan bisa sama merusaknya dengan adanya konflik kepentingan nyata. Hal ini dapat mengikis kepercayaan pada profesional dan sistem keuangan secara umum, bahkan jika tidak ada pelanggaran nyata yang terjadi.

Aturan dan pedoman etika di Indonesia, seperti di banyak negara lain, bertujuan untuk mencegah dan mengelola konflik kepentingan ini. Efektivitas aturan tersebut bergantung pada penerapan dan pemantauan yang ketat.

Salah satu solusi potensial untuk mengatasi konflik kepentingan ini adalah dengan membatasi individu untuk hanya memegang satu izin praktek profesi pada satu waktu. Langkah ini bisa memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih peran yang bisa mengarah pada konflik kepentingan. Ini mungkin memerlukan individu untuk membuat pilihan tentang karir profesional mereka, fokus pada satu disiplin ilmu daripada mencoba menggabungkan beberapa jalur karir. Meskipun ini bisa membatasi fleksibilitas profesional, langkah tersebut mungkin penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada publik dan bisnis diatur dengan integritas dan transparansi yang maksimal.

Pendekatan ini akan menekankan pentingnya spesialisasi dan menjaga standar etika yang tinggi dalam setiap profesi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri layanan profesional secara keseluruhan.